Prev
Next
Dalam bagian film ini Roger East makan ikan dan keripik yang dibungkus dengan sebuah surat kabar yang didalamnya terdapat foto Presiden Indonesia Suharto dan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam. Film ini menggunakan salinan asli Koran tersebut.
Whitlam berkuasa selama revolusi karnaval di Portugal 1974. Labor menyandang kekuasaan pada pemilihan tahun 1972, dan hubungan Indonesia-Australia berjalan dengan lancar pada tingkat yang resmi. Whitlam, figur terpelajar dan kosmopolitan yang berbicara tentang perlunya menjadikan Australia "di rumah di Asia (Menjadi bagian dari Asia)", mendukung klaim kedaulatan Indonesia atas Timor Leste. Dia berpendapat bahwa kemerdekaan Timor Leste "adalah hal yang tidak munking dan berpotensi ancaman terhadap kawasan. "1
Opini publik Australia, yang tidak segan dengan kebijakan tersebut, harus di netralisasikan. Pada tahun 1974, menteri luar negeri Willesee menulis kepada Whitlam menentang proposal Partai Buruh Australia sendiri untuk mengirim delegasi parlamenter ke Timor Leste karena akan melihat kenyataan bahwa masyarakat mendukung kemerdekaan di bawah kepemimpinan Fretilin:
"Kembalinya delegasi ke Australia kita bisa mengharapkan pernyataan publik yang mencerminkan anti-Indonesia sejak jaman Timor Portugis. Hal ini akan lebih mempersulit pelaksanaan relasi dengan Indonesia daripada masalah Timor Portugis. ... Kunjungan bersama delegasi Parlementar merupakan penyerangan eksternal yang paling besar ... dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini akan menimbulkan masalah? "2
Secara pribadi, para pejabat Australia mengakui bahwa " Klaim Fretilin harus diperhatikan dengan serius. Posisi sebagai wakil yang sah dari rakyat Timor Portugis berpotensi kuat dalam perdebatan internasional; karena sesungguhnya mereka berada di dalam Timor Portugis. "3
Whitlam membicarakan masa depan Timor Leste dengan Suharto pada dua kesempatan: 5-8 September 1974 di Yogyakarta, Indonesia, 4 April 1975 di Townsville, Australia. Suharto meminta sebuah pernyataan resmi mengenai Timor dari Whitlam. kemudian, Mayor Jenderal Ali Murtopo, kepala proyek operasi khusus Indonesia untuk Timor Leste, menyampaikan kepada Duta Besar Australia untuk Portugal, "sampai Mr Whitlam berkunjung ke Jakarta, masalah Timor masih belum terselesaikan. Namun, dukungan Perdana Menteri untuk penyatuan Timor Leste ke Indonesia membantu melancarkan keinginan mereka. "4
Banyak alternatif yang tersedia: lebih dari satu tahun sebelum invasi Indonesia, Bill Pritchett, seorang pejabat senior di Departemen Pertahanan, berpendapat bahwa Australia harus mendukung penentuan nasib sendiri untuk Timor Leste walaupun Indonesia keberatan. Ia melakukan ini bukan atas dasar idealistis untuk mempertahankan hak-hak orang Timor Leste tetapi untuk alasan realistis, yaitu bahwa tidak mungkin untuk menyembunyikan brutalitas militer Indonesia dari publik Australia, dan tidak munking untuk menlancarkan hunbungan kerja yang baik dengan Indonesia dimuka umum selama kutukan masyarakat akan brutalitas berkelanjutan. Departemen Luar Negeri harus melaksanakan hal yang menjengkelkan, dia berpendapat.
Pritchett sajikan sejumlah argumentasi yang berisi beberapa alternatif yang baik bagi pembuat kebijakan, aktivis dan pemimpin Timor Leste juga:
- Memastikan proses dekolonisasi di bawah naungan PBB untuk menginternasionalisasikan masalah Timor Leste.
- Mengakui Fretilin, UDT dan APODETI, dan menjamin keterlibatan perwakilan rakyat Timor Leste dalam proses dekolonisasi.
- Memastikan referendum yang diawasi secara internasional akan kemerdekaan setiap saat setelah kup pada tahun 1974 di Portugal.
- Memastikan bahwa kondisi kemerdekaan Timor Leste merupakan perjanjian keamanan dengan Indonesia (dan / atau Australia), sehingga menghambat keprihatinan Indonesia tentang ketidakstabilan.
Nasihatnya diabaikan karena diduga pragmatis, keras kepala dan keras hati terhadap strategi hubungan baik dengan militer Indonesia. Tetapi diplomat Australia telah sepenuhnya terkompromi dengan strategis Indonesia, yang mempermainkan keahlian mereka dalam politik luar negeri. Mereka diberikan brifing rahasia tentang rencana militer Indonesia, setiap briefing membuat mereka lebih banyak berkompromi:
"Informasi disampaikan terlebih dahulu secara terus-menerus ke Canberra, setiap hari, dan tanpa penelokan, akan menjadi sulit bagi Canberra untuk mengcegah atau protes. Akibatnya, arus informasi yang stabil menciptakan santase(Black mail): pengajuan keberatan menbangkitkan ancaman pada keputusan atau posisi sebelumnya. "5
Memang, mereka hanya berkeras hati terhadap orang keluarga korban, bukan patner kerja mereka di Indonesia.
CAVR mencatat bahwa setelah Whitlam meningalkan kantor dia "berkampanye secara pribadi atas nama Indonesia. Setelah kunjungan ke Timor Leste pada tahun 1982, di mana dia melaporkan langsung kepada Presiden Suharto, ia memiliki instrumental dalam Dom Martinho da Costa Lopes yang disingkirkan sebagai kepala Gereja Katolik di Timor dan kemudian pada tahun itu juga menghadap Panitia Khusus PBB akan dekolonisasi dan petition meminta agar kasus Timor Leste dihapus dari agenda PBB. "6
1 N. Meaney 1985, Australia and the World: A Documentary History from 1870 to the 1970s, Longman Cheshire, Melbourne, p 772.
2 W. Way 2000, Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976, Melbourne University Press, p 144.
3 W. Way 2000, p 464.
4 W. Way 2000, p 119.
5 D. Ball and H. McDonald 2000, Death in Balibo, Lies in Canberra, Allen and Unwin, p 67.
6 Chega 2005 Final Report Part 7.1 Self-Determination.
Silahkan klik pada thumbnail untuk melihat gambar lebih besar
