School of Humanities and Social Sciences (HASS)

Prev

Next

Pemukiman manusia telah terjadi di Timor Timur selama ribuan tahun. Portugis mulai terlibat pada tahun 1500s namun sampai pada pertengahan abad kesembilanbelas keberadaannya terbatas pada beberapa permukiman kecil di pantai utara. Portugis mengeksploitasi perlawanan antara berbagai kelompok, memastikan aliansi politik adat tetap lemah dan rasa identitas nasional tetap tidak berkembang. Sebagian besar abad ke-20 Portugal sendiri berada di bawah pemerintahan diktator Salazar, yang melarang pemogokan, menutup akses untuk kerja dan partai politik. Pemerintahannya mengunakan sensor, propaganda, dan politik penjara untuk "menetralkan" masyarakat, dan menerapkan hak khusus untuk gereja dalam bidang hukum dan pendidikan. Pemerintahan Portugis di Timor Leste mencerminkan hubungan antara gereja dan negara.

Sepuluh hari setelah Jepang menyerang Pearl Harbour, Australia, Inggris dan pasukan Belanda mendarat Timor Leste dengan melanggar kenetralan Portugis. Jepang memaksa memasuki Timor Leste pada tanggal 19 Februari 1942. Menurut Chega, "Dampaknya terhadap masyarakat Timor Leste sangat buruk. Antara 40.000 sampai 60.000 orang Timor dilaporkan meninggal. Banyak yang disiksa dan dibunuh oleh pasukan Jepang atas dasar kecurigaan membantu pasukan gerilya Australia. Perbudakan seksual wanita Timor Leste oleh pasukan Jepang sanggat meluas. Selain itu wilayah ini dimiskinkan oleh perang, dan perpecahan di antara mereka tumbuh dengan sendirinya karena ada yang mendukung Jepang dan ada yang mendukung pasukanl gerilya Australia ... Tidak ada penyelidikan internasional untuk kejahatan perang yang dilakukan oleh salah satu negara yang menduduki, dan tidak ada reparasi perang yang dibayarkan kepada orang-orang Timor Leste. "1

Selama tahun 1950-an dan 1960-an, Indonesia secara konsisten menekankan bahwa batas-batas wilayah tidak lebih dari Hindia Belanda. Selama tahun 1961 kampanye untuk memasukkan Nugini Belanda (yang kemudian dikenal sebagai Irian Jaya atau Papua Barat), menteri luar negeri Indonesia Subandrio menyatakan bahwa Timor Leste adalah wilayah Portugis dan oleh karena itu Indonesia tidak memiliki klaim.2 Indonesia memelihara hubungan diplomatik dengan pemerintah Portugis . Sukarno mengunjungi Portugis pada tahun 1959 dan membuka konsulat di Dili.

Pada tahun 1974, menteri luar negeri Indonesia's Adam Malik menulis kepada pemimpin Timor Leste Jose Ramos-Horta:

1. Kemerdekaan setiap negara adalah hak setiap bangsa, tanpa pengecualian bagi orang-orang di Timor.
2. Pemerintah dan rakyat Indonesia tidak memiliki niat untuk meningkatkan atau untuk memperluas wilayah mereka, atau untuk menempati wilayah lainnya selain dari [sic] apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Penekanan ini adalah untuk memberikan secara jelas, sehingga tidak mungkin ada keraguan dalam pikiran rakyat Timor untuk menyatakan keinginan mereka sendiri.
3. Untuk alasan ini, siapapun akan memerintah di Timor di masa depan setelah kemerdekaan, dapat yakin bahwa Pemerintah Indonesia akan selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik, persahabatan dan kerjasama untuk kepentingan kedua negara.

1 CAVR 2005, Laporan Akhir Bagian 3 - Sejarah Konflik, p 10.

2 PBB Politik Departemen Dalam Negeri, dekolonisasi Dokumen No 7, Agustus 1976, hal 41.

top